Aksi mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026, menjadi salah satu peristiwa politik jalanan yang menyita perhatian luas. Massa yang digerakkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia turun ke jantung ibu kota dengan membawa seruan bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Seruan tersebut menempatkan persoalan ekonomi rakyat, penggunaan anggaran negara, harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak, serta sikap pemerintah terhadap kritik sebagai pokok protes.
Bundaran HI dipilih bukan hanya karena lokasinya berada di pusat keramaian Jakarta. Kawasan ini memiliki nilai simbolik karena menjadi titik temu warga, pekerja, pengguna transportasi publik, dan arus kendaraan dari berbagai arah. Dengan menggelar aksi di Bundaran HI, mahasiswa ingin membawa pesan mereka keluar dari pagar kampus dan masuk ke ruang yang lebih dekat dengan aktivitas masyarakat harian.
Massa Bergerak dari Kampus Menuju Pusat Jakarta
Sejak pagi, massa BEM UI bergerak dari Depok menuju Jakarta. Mereka membawa atribut kampus, spanduk, poster, dan pernyataan sikap yang telah disiapkan. Aksi ini tidak hanya diikuti mahasiswa UI. BEM Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor juga ikut hadir dalam agenda yang sama, sehingga konsentrasi massa di Bundaran HI semakin besar pada siang hari.
Dalam rencana awal, massa UI berkumpul dan bergerak menuju Bundaran HI sekitar pukul 10.00 WIB, sementara massa dari IPB dijadwalkan merapat pada siang hari. Kehadiran beberapa elemen kampus menunjukkan bahwa isu yang dibawa tidak hanya menjadi keresahan satu perguruan tinggi. Mahasiswa mencoba menyusun suara bersama untuk menekan pemerintah agar menjawab persoalan yang mereka nilai semakin terasa di tengah masyarakat.
Gerakan mahasiswa ini berjalan dengan pengawalan ketat aparat. Sejak sebelum massa tiba, kepolisian telah memberi peringatan kepada pengguna jalan agar menghindari kawasan sekitar Bundaran HI dan mencari jalur lain. Ruas Jalan Sudirman dan MH Thamrin diperkirakan mengalami kepadatan karena aksi berlangsung di salah satu titik tersibuk ibu kota.
Dipilih sebagai Panggung Aksi
Pemilihan Bundaran HI menjadi bagian penting dari pesan aksi. Biasanya, demonstrasi besar mahasiswa di Jakarta banyak diarahkan ke Gedung DPR, kawasan Patung Kuda, atau Istana Kepresidenan. Kali ini BEM UI memilih Bundaran HI sebagai ruang bertemu langsung dengan warga yang melintas di pusat kota.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jakarta atas potensi kemacetan yang timbul akibat aksi tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari kegiatan mereka akan mengganggu sebagian aktivitas lalu lintas. Namun, mereka menilai gangguan beberapa jam di jalan raya lebih kecil dibanding masalah ekonomi dan sosial yang dirasakan rakyat dalam waktu panjang.
Bundaran HI juga memberi panggung visual yang kuat. Di titik ini, suara mahasiswa tidak hanya terdengar oleh aparat dan elite politik, tetapi juga oleh pekerja kantoran, pengemudi, pengguna Transjakarta, pengguna MRT, pejalan kaki, serta pengunjung pusat belanja di sekitar Thamrin. Dengan demikian, aksi tidak hanya menjadi pernyataan kepada pemerintah, tetapi juga ajakan kepada masyarakat untuk memperhatikan persoalan yang dibawa.
Lima Tuntutan yang Dibawa Mahasiswa
Aksi BEM UI membawa lima tuntutan utama. Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mahasiswa menilai belanja negara perlu diarahkan pada kebutuhan rakyat yang lebih mendesak, bukan proyek yang dianggap tidak menjawab kesulitan masyarakat.
Tuntutan kedua adalah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Kenaikan harga pangan dan energi menjadi alasan kuat mahasiswa turun ke jalan. Mereka menilai beban rumah tangga semakin berat ketika harga bahan pokok bergerak naik, sementara lapangan kerja dan pendapatan tidak selalu bertambah sepadan.
Tuntutan ketiga adalah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam pandangan mahasiswa, program besar pemerintah perlu diuji dari sisi anggaran, tata kelola, kesiapan pelaksanaan, serta manfaat langsung bagi warga. Mereka mempertanyakan prioritas belanja negara ketika kebutuhan dasar lain masih menekan masyarakat.
Tuntutan keempat adalah menghentikan militerisme di ranah sipil. Isu ini memperlihatkan kekhawatiran mahasiswa terhadap ruang sipil, tata kelola pemerintahan, serta posisi aparat dalam kehidupan warga. Bagi mahasiswa, kehidupan sipil perlu dijaga agar tetap berjalan dengan prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak warga.
Tuntutan kelima adalah meminta Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Tuntutan ini memperlihatkan bahwa aksi mahasiswa tidak hanya menyasar kebijakan teknis, tetapi juga cara pemerintah merespons kritik. Mereka menilai pemerintah perlu lebih terbuka, tidak defensif, dan berani menjelaskan kesalahan yang dirasakan rakyat.
Sorotan Ekonomi Jadi Nada Utama Aksi
Aksi di Bundaran HI tidak dapat dilepaskan dari keresahan terhadap kondisi ekonomi. Mahasiswa menyoroti harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, dan beban hidup warga. Mereka menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup bila masyarakat masih kesulitan membeli beras, minyak goreng, cabai, bawang, dan kebutuhan rumah tangga lain.
Kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi juga menjadi salah satu pemicu perhatian. Walau bahan bakar bersubsidi tetap memiliki harga tertentu, perubahan harga BBM nonsubsidi tetap berpengaruh pada biaya transportasi, distribusi barang, dan psikologi pasar. Dalam kehidupan harian, kenaikan kecil pada energi dapat berantai ke banyak sektor.
Mahasiswa membawa isu ini karena kampus bukan ruang yang terpisah dari kehidupan rakyat. Banyak mahasiswa datang dari keluarga pekerja, pedagang, buruh, pegawai, dan petani. Ketika harga kebutuhan meningkat, tekanan itu terasa sampai ke biaya hidup mahasiswa, biaya kos, transportasi, makan harian, hingga kemampuan keluarga membiayai pendidikan.
“Aksi mahasiswa di pusat kota bukan sekadar suara kampus, tetapi cermin keresahan keluarga yang mulai menghitung ulang pengeluaran dari hari ke hari.”
Kritik terhadap APBN dan Program Pemerintah
Salah satu bagian paling keras dari tuntutan BEM UI adalah kritik terhadap pemborosan APBN. Mahasiswa menilai anggaran negara harus dijalankan dengan kehati hatian tinggi karena berasal dari pajak rakyat, penerimaan negara, dan utang yang kelak ikut ditanggung masyarakat. Mereka menolak penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi dua nama yang ikut disebut dalam tuntutan. Bagi pemerintah, program tersebut diposisikan sebagai agenda unggulan untuk memperbaiki gizi, memperkuat ekonomi lokal, dan menggerakkan desa. Namun bagi mahasiswa, program besar semacam itu perlu diawasi ketat agar tidak berubah menjadi beban fiskal yang sulit dikendalikan.
Kritik mahasiswa berangkat dari kekhawatiran bahwa anggaran besar dapat terserap pada struktur birokrasi, pengadaan, dan jaringan pelaksana, sementara manfaat bagi warga belum tentu sepadan. Mereka meminta pemerintah menghitung ulang prioritas, terutama ketika harga kebutuhan harian masih menjadi persoalan utama di banyak daerah.
Pengamanan Ketat dan Rekayasa Lalu Lintas
Polda Metro Jaya mengerahkan 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi mahasiswa. Jumlah tersebut terdiri atas 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI. Pengamanan besar ini disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, konvoi massa, penutupan jalan secara situasional, gangguan fasilitas umum, serta potensi kerawanan lain di lapangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan kepolisian menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut kepolisian, kehadiran personel ditujukan untuk memastikan aksi berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.
Rekayasa lalu lintas disiapkan secara situasional di sekitar Bundaran HI. Pengendara diimbau menghindari ruas Jalan Sudirman dan MH Thamrin ketika massa mulai berkumpul. Imbauan ini penting karena kawasan tersebut menjadi jalur utama kendaraan pribadi, bus Transjakarta, transportasi daring, dan akses menuju pusat bisnis.
Massa Sempat Tertahan di Kawasan Semanggi
Perjalanan massa BEM UI menuju Bundaran HI tidak sepenuhnya mulus. Sejumlah laporan menyebut rombongan mahasiswa sempat tertahan di kawasan Semanggi. Mahasiswa mengaku diarahkan agar mengalihkan lokasi aksi ke kawasan DPR, sementara mereka tetap ingin menuju Bundaran HI sesuai rencana awal.
Situasi di Semanggi memperlihatkan tarik menarik antara rencana aksi mahasiswa dan pengaturan keamanan aparat. Dari sisi mahasiswa, Bundaran HI sudah dipilih sebagai titik penyampaian suara. Dari sisi aparat, pengaturan massa diperlukan untuk menjaga arus lalu lintas dan keamanan di pusat kota.
Penghadangan atau pengalihan massa sering menjadi isu sensitif dalam demonstrasi. Mahasiswa biasanya menilai perubahan lokasi secara mendadak dapat mengurangi tujuan aksi. Sementara aparat menilai pengaturan diperlukan agar kegiatan tidak melebar tanpa kendali. Pada titik ini, komunikasi lapangan menjadi penentu agar hak menyampaikan pendapat tetap terlindungi tanpa mengabaikan keselamatan warga.
Gabungan Mahasiswa dan Simbol Jaket Almamater
Aksi mahasiswa selalu memiliki bahasa visual yang khas. Jaket almamater UI berwarna kuning menjadi simbol yang mudah dikenali. Di tengah keramaian Bundaran HI, warna tersebut memberi tanda bahwa peserta aksi datang dari lingkungan akademik yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan mahasiswa Indonesia.
Kehadiran BEM KM IPB dan elemen lain memperluas warna aksi. Gerakan tidak lagi hanya terlihat sebagai protes internal kampus UI, tetapi sebagai seruan lintas perguruan tinggi. Dalam sejarah politik Indonesia, gerakan mahasiswa sering mengambil tempat ketika kepercayaan terhadap jalur formal dianggap melemah.
Meski demikian, aksi mahasiswa 2026 berlangsung dalam suasana yang berbeda dari masa sebelumnya. Media sosial membuat pesan aksi menyebar sangat cepat. Potongan video, foto poster, komentar massa, hingga respons pengendara dapat beredar dalam hitungan menit. Hal ini membuat demonstrasi tidak hanya terjadi di jalan, tetapi juga di ruang percakapan digital.
Pemerintah Didorong Menjawab dengan Terbuka
Tuntutan mahasiswa menempatkan pemerintah dalam posisi yang harus memberi jawaban. Pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa program sedang berjalan sesuai rencana. Ketika aksi muncul di pusat kota dan membawa isu harga kebutuhan pokok, APBN, BBM, serta ruang sipil, jawaban yang dibutuhkan adalah penjelasan terukur dan mudah dipahami.
Pemerintah perlu menunjukkan data belanja negara, alasan memilih program tertentu, langkah menekan harga, dan strategi menjaga daya beli warga. Penjelasan seperti ini penting agar debat kebijakan tidak berhenti pada saling tuding. Mahasiswa membawa kritik, sementara pemerintah memiliki kewajiban memberi keterangan yang dapat diuji.
Dalam negara demokratis, demonstrasi bukan gangguan terhadap pemerintahan. Demonstrasi adalah salah satu cara warga menyampaikan keberatan ketika jalur biasa dianggap tidak cukup. Selama dilakukan tertib, aksi jalanan menjadi bagian dari pengawasan rakyat terhadap kekuasaan.
“Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang bebas dari kritik, melainkan pemerintah yang mampu menjawab kritik dengan data, kerja, dan sikap terbuka.”
Ingatan Gerakan Mahasiswa
Bundaran HI bukan lokasi biasa dalam peta politik Jakarta. Kawasan ini sering menjadi titik kumpul berbagai aksi, perayaan, kampanye, dan kegiatan warga. Letaknya yang berada di pusat kota membuat setiap kegiatan di sana cepat mendapat perhatian media dan masyarakat.
Bagi mahasiswa, berada di Bundaran HI berarti membawa isu kampus ke ruang yang lebih luas. Mereka tidak hanya berbicara kepada elite politik, tetapi juga kepada warga yang sedang melintas. Dalam aksi BEM UI, pilihan lokasi ini memperkuat pesan bahwa persoalan ekonomi bukan hanya milik mahasiswa, melainkan urusan rumah tangga, pekerja, pengusaha kecil, pedagang, dan pengguna transportasi umum.
Kawasan Bundaran HI juga dekat dengan pusat bisnis dan pusat belanja besar. Kontras antara gedung tinggi dan tuntutan tentang harga kebutuhan pokok memberi gambaran kuat tentang ketimpangan yang sering menjadi bahan kritik mahasiswa. Di satu sisi, ibu kota menampilkan kemegahan. Di sisi lain, banyak warga masih menghadapi tekanan biaya hidup.
Aksi yang Membuka Babak Baru Pengawasan Publik
Demo mahasiswa UI di Bundaran HI menjadi tanda bahwa kelompok mahasiswa kembali mengambil posisi lantang dalam membahas arah kebijakan pemerintah. Mereka memilih isu yang dekat dengan kehidupan warga, bukan hanya persoalan internal kampus. APBN, harga pokok, BBM, program makan gratis, koperasi desa, militerisme sipil, dan sikap Presiden menjadi satu paket kritik yang diarahkan ke pusat kekuasaan.
Setelah aksi ini, perhatian akan tertuju pada respons pemerintah. Apakah tuntutan mahasiswa dijawab dengan penjelasan terbuka, atau hanya berhenti sebagai peristiwa lalu lintas di pusat Jakarta. BEM UI dan elemen mahasiswa lain telah menempatkan persoalan ekonomi rakyat ke ruang terbuka. Pemerintah, DPR, dan aparat negara kini berada dalam sorotan untuk menunjukkan apakah suara itu akan didengar sebagai masukan serius atau sekadar dianggap sebagai keramaian jalanan.
Aksi di Bundaran HI juga memperlihatkan bahwa mahasiswa masih memiliki kemampuan mengubah percakapan publik. Ketika kampus bergerak ke jalan, isu yang sebelumnya tersebar di media sosial dan ruang diskusi berubah menjadi tuntutan terbuka. Di tengah pengamanan ketat, kepadatan lalu lintas, dan perhatian warga ibu kota, pesan utama aksi tetap mengarah pada satu hal, yaitu permintaan agar pemerintah menjelaskan pilihan kebijakannya secara jujur di hadapan rakyat.
