KPK Kritik Izin Ketua MA dalam OTT Hakim, Dinilai Tidak Masuk Akal Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana baru yang mensyaratkan izin Ketua Mahkamah Agung sebelum seorang hakim ditangkap atau ditahan. Menurut KPK, aturan tersebut tidak masuk akal apabila diterapkan dalam operasi tangkap tangan yang membutuhkan tindakan segera.
Pandangan itu disampaikan KPK sebagai pihak terkait dalam sidang pengujian Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana di Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut menguji Pasal 98 dan Pasal 101 yang mengatur penangkapan serta penahanan hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung.
KPK tidak sepenuhnya menolak perlindungan bagi hakim. Lembaga antirasuah memahami bahwa hakim harus dijaga dari kriminalisasi, tekanan, dan campur tangan pihak lain ketika menjalankan fungsi mengadili. Namun, perlindungan kelembagaan dinilai tidak boleh berubah menjadi penghalang bagi penegak hukum ketika menemukan dugaan suap atau tindak pidana lain secara langsung.
Persoalan menjadi semakin penting karena KPK telah menangani puluhan hakim dalam perkara korupsi sejak 2010. Sejumlah kasus bermula dari operasi tangkap tangan yang menuntut kerahasiaan, kecepatan, pengamanan barang bukti, dan pencegahan pelaku melarikan diri.
Pasal 98 dan Pasal 101 Menjadi Pusat Perdebatan
Pasal 98 KUHAP baru menyatakan penangkapan terhadap seorang hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung.
Aturan tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim mempunyai kedudukan khusus karena harus memutus perkara secara bebas tanpa tekanan dari pemerintah, aparat, kelompok politik, maupun pihak yang berperkara.
Permasalahan muncul karena rumusan kedua pasal tidak mencantumkan pengecualian secara tegas untuk peristiwa tertangkap tangan. Ketidakjelasan itu menimbulkan pertanyaan apakah penyidik tetap harus meminta izin ketika menyaksikan seorang hakim menerima uang suap.
Dalam keadaan biasa, permohonan izin masih dapat diproses melalui surat atau komunikasi antarlembaga. Dalam operasi tangkap tangan, penundaan beberapa menit saja dapat memberi kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk membuang uang, menghapus pesan, memindahkan dokumen, atau meninggalkan lokasi.
KPK menilai kebutuhan semacam itu tidak dapat diperlakukan sama dengan penangkapan yang telah direncanakan dalam penyidikan biasa.
KPK Menilai Izin Tidak Relevan Saat Tertangkap Tangan
Identitas, jabatan, dan kedudukan pelaku tidak menjadi pertimbangan utama ketika peristiwa tersebut ditemukan.
Seorang warga bahkan dapat mengamankan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan sebelum menyerahkannya kepada penyidik. Dalam keadaan demikian, sulit membayangkan warga harus lebih dahulu mencari tahu apakah pelaku berstatus hakim.
Menurut KPK, kewajiban meminta izin dalam situasi seperti itu bertentangan dengan kebutuhan penanganan yang sangat cepat. Penyidik harus segera mengamankan orang, lokasi, uang, dokumen, alat komunikasi, serta barang lain yang berhubungan dengan perkara.
Jika prosedur izin ditempatkan sebagai syarat mutlak, operasi dapat berhenti pada saat paling menentukan. Informasi juga berisiko bocor karena semakin banyak pihak mengetahui rencana penindakan.
“Perlindungan terhadap hakim diperlukan untuk menjaga kebebasan mengadili, tetapi perlindungan itu tidak boleh menjadi perisai bagi transaksi pidana yang terlihat di depan mata.”
KPK Minta Mahkamah Konstitusi Memberi Tafsir Bersyarat
KPK tidak meminta Mahkamah Konstitusi menghapus seluruh ketentuan mengenai izin Ketua Mahkamah Agung. Lembaga tersebut meminta agar kedua pasal dinyatakan berlaku dengan tafsir yang lebih terukur.
Untuk Pasal 98, KPK mengusulkan izin tidak diperlukan apabila hakim tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Pengecualian juga diminta berlaku bagi dugaan kejahatan yang diancam pidana mati, kejahatan terhadap keamanan negara, dan tindak pidana khusus.
Permintaan serupa diajukan terhadap Pasal 101 mengenai penahanan. Apabila penahanan didahului peristiwa tertangkap tangan, penyidik seharusnya dapat bertindak tanpa menunggu izin.
Tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana khusus. Apabila usulan KPK diterima, penindakan perkara korupsi terhadap hakim tidak terhambat prosedur izin, terutama dalam operasi tangkap tangan.
Pilihan tafsir bersyarat dianggap dapat menjaga dua kepentingan sekaligus. Hakim tetap memperoleh perlindungan dalam perkara biasa, sementara penyidik dapat bertindak cepat pada kasus yang bersifat mendesak.
Data KPK Mencatat Puluhan Hakim Terjerat Korupsi
KPK menyampaikan bahwa sejak 2010 sampai 2026 terdapat 33 hakim yang terlibat dalam perkara korupsi yang ditangani lembaga tersebut.
Perkara yang ditangani mencakup hakim yang mengadili sengketa perdata, perkara korupsi, serta perkara tata usaha negara. Modusnya beragam, mulai dari pengaturan putusan, pengurusan eksekusi, pemberian akses kepada pihak berperkara, hingga penerimaan uang melalui perantara.
Angka itu menunjukkan korupsi peradilan bukan ancaman yang hanya muncul sekali. Setiap transaksi yang melibatkan hakim dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh proses pengadilan.
Ketika putusan dapat dibeli, pihak yang mempunyai uang dan jaringan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan warga biasa. Pengadilan kehilangan wibawa karena hasil perkara tidak lagi dianggap lahir dari pemeriksaan yang jujur.
KPK menggunakan pengalaman penanganan puluhan hakim untuk menunjukkan bahwa operasi tangkap tangan masih diperlukan. Transaksi suap sering dilakukan secara tertutup sehingga pembuktiannya sangat bergantung pada tindakan cepat.
KUHAP Lama Dinilai Lebih Jelas Memberi Pengecualian
KPK membandingkan KUHAP baru dengan sejumlah undang undang yang mengatur lingkungan peradilan. Aturan terdahulu mencantumkan pengecualian terhadap kewajiban meminta izin ketika hakim tertangkap tangan.
Pengecualian juga berlaku ketika terdapat bukti permulaan yang cukup atas kejahatan dengan ancaman pidana mati atau kejahatan terhadap keamanan negara.
Rumusan tersebut memberi batas yang lebih jelas. Penyidik mengetahui kapan izin diperlukan dan kapan tindakan dapat segera dilakukan.
KUHAP baru mengatur bahwa dalam keadaan tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah. Namun, Pasal 98 tetap menyebut izin Ketua Mahkamah Agung bagi penangkapan hakim.
Dua aturan itu dapat menimbulkan tafsir berbeda. Satu pasal memerintahkan tindakan segera tanpa surat, sedangkan pasal lain dapat dipahami mewajibkan persetujuan lebih dahulu karena pelakunya seorang hakim.
KPK meminta Mahkamah Konstitusi menyelesaikan ketidakjelasan tersebut agar aparat tidak ragu ketika menghadapi kejadian nyata.
Kasus Hakim Depok Menjadi Ujian Pertama
Persoalan izin Ketua Mahkamah Agung sempat muncul ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok pada Februari 2026.
Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang berkaitan dengan pengurusan eksekusi sengketa lahan. KPK juga menyita uang yang diduga berkaitan dengan perkara.
Setelah penindakan, KPK menghubungi Mahkamah Agung dan mengajukan permohonan izin penahanan. Ketua Mahkamah Agung memberikan persetujuan dalam waktu sekitar satu jam.
Mahkamah Agung memakai kejadian tersebut untuk menunjukkan bahwa prosedur izin tidak selalu menghambat penegakan hukum. KPK dapat menangani perkara, sementara pimpinan MA tetap memperoleh pemberitahuan mengenai tindakan terhadap hakim.
Namun, KPK melihat persoalannya bukan semata kecepatan Ketua MA memberikan persetujuan. Tidak ada jaminan setiap permohonan akan selalu diputus dalam satu jam.
Sistem hukum perlu bekerja berdasarkan aturan yang jelas, bukan hanya bergantung pada sikap kooperatif pejabat yang sedang menjabat.
DPR Menilai Izin Dibutuhkan untuk Menjaga Independensi
DPR mempertahankan alasan bahwa izin Ketua Mahkamah Agung dibutuhkan untuk melindungi independensi peradilan. Hakim mempunyai pekerjaan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dari pihak yang kalah dalam perkara.
Tanpa perlindungan, laporan pidana dapat digunakan sebagai alat menekan hakim agar menjatuhkan putusan tertentu. Penyidik yang memiliki kepentingan juga berpotensi memakai penangkapan atau penahanan untuk memengaruhi proses persidangan.
Izin Ketua MA dipandang sebagai pemeriksaan awal agar tindakan penegak hukum tidak dilakukan secara sewenang wenang.
DPR juga mencontohkan perkara di Depok sebagai bukti bahwa izin dapat diberikan dengan cepat. Menurut pandangan tersebut, pengaturan izin tidak identik dengan kekebalan hukum.
Perlindungan hakim memang mempunyai dasar yang kuat. Namun, persoalan yang dipersoalkan para pemohon dan KPK adalah luasnya rumusan. Perlindungan terhadap tugas mengadili dinilai berbeda dari perlindungan terhadap perbuatan menerima suap.
Independensi Hakim Bukan Kekebalan Pidana
Independensi hakim berarti kebebasan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum serta keyakinan tanpa campur tangan.
Kebebasan tersebut melindungi tindakan yudisial, seperti menilai bukti, mendengar saksi, menyusun pertimbangan, dan menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh ditangkap hanya karena putusannya tidak disukai pemerintah atau aparat.
Namun, menerima uang untuk mengatur putusan bukan bagian dari fungsi yudisial. Perbuatan tersebut berada di luar kewenangan sah seorang hakim.
KPK menilai perlindungan kelembagaan harus dibatasi pada kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas mengadili. Perilaku pidana tidak semestinya memperoleh perlakuan istimewa.
Prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut setiap orang diproses dengan ukuran yang sama. Jabatan dapat menjadi alasan memberikan pengamanan prosedural, tetapi tidak boleh menghapus pertanggungjawaban.
Risiko Kebocoran Menjadi Kekhawatiran Utama
Operasi tangkap tangan biasanya didahului pemantauan, penyadapan yang sah, pengumpulan informasi, dan pengawasan pergerakan pihak terkait.
Keberhasilan operasi bergantung pada kerahasiaan. Penyidik harus menentukan waktu ketika transaksi berlangsung serta memastikan barang bukti dapat diamankan.
Permohonan izin sebelum tindakan membuka jalur komunikasi tambahan. Surat harus disiapkan, disampaikan, dibaca, lalu diputuskan oleh pihak berwenang.
Walaupun proses memakai aplikasi digital, risiko kebocoran tidak sepenuhnya hilang. Informasi dapat tersebar melalui petugas, perangkat, dokumen, atau komunikasi yang tidak aman.
Jika target mengetahui operasi, ia dapat membatalkan pertemuan, memindahkan uang, menghapus percakapan, atau menyusun alasan untuk menghindari penindakan.
KPK menilai risiko tersebut terlalu besar untuk perkara yang berlangsung dalam hitungan menit.
Tabel Perdebatan Izin Penangkapan Hakim
| Bagian | Pandangan KPK | Pandangan Pendukung Izin |
|---|---|---|
| Tujuan utama | Menjaga penindakan tetap cepat | Melindungi independensi hakim |
| Operasi tangkap tangan | Tidak perlu izin | Tetap perlu koordinasi kelembagaan |
| Risiko utama | Kebocoran dan hilangnya bukti | Kriminalisasi serta tekanan |
| Kedudukan hakim | Sama di hadapan hukum untuk tindak pidana | Memerlukan perlindungan khusus |
| Penahanan | Dapat dilakukan tanpa izin setelah tertangkap tangan | Persetujuan Ketua MA memberi kontrol |
| Solusi | Pengecualian tegas dalam tafsir pasal | Proses izin yang cepat |
| Peran MK | Memperjelas batas kedua pasal | Menjaga keseimbangan kewenangan |
Perbedaan Antara Koordinasi dan Perizinan
Koordinasi tidak selalu sama dengan izin. Penyidik dapat memberi tahu Mahkamah Agung setelah melakukan penangkapan agar lembaga tersebut mengambil langkah administratif.
Pemberitahuan memungkinkan MA memberhentikan sementara hakim, menunjuk pengganti, mengamankan perkara yang sedang ditangani, dan memulai pemeriksaan etik.
Izin memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk menyetujui atau menolak tindakan penyidik. Perbedaan inilah yang menjadi sumber perdebatan.
KPK tidak menolak hubungan kelembagaan dengan Mahkamah Agung. Dalam berbagai perkara, KPK tetap dapat berkoordinasi setelah tindakan dilakukan.
Masalah muncul apabila penegakan hukum ditempatkan di bawah keputusan pimpinan lembaga asal orang yang sedang diperiksa.
Ketua MA mungkin mempunyai komitmen antikorupsi yang kuat. Namun, peraturan harus disusun untuk menghadapi seluruh kemungkinan, termasuk perubahan pimpinan dan konflik kepentingan.
Putusan MK Akan Menentukan Cara Aparat Bertindak
Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa pilihan dalam memutus perkara. Mahkamah dapat menolak permohonan dan mempertahankan rumusan yang ada.
Pilihan lainnya adalah mengabulkan permohonan dan membatalkan ketentuan izin. Mahkamah juga dapat memberikan tafsir bersyarat seperti yang diminta KPK.
Tafsir bersyarat berpeluang menjadi jalan tengah. Izin tetap dipertahankan untuk penangkapan biasa, tetapi tidak berlaku dalam keadaan tertangkap tangan dan perkara tertentu.
Putusan juga perlu menjelaskan waktu pemberitahuan kepada Mahkamah Agung setelah tindakan dilakukan. Dengan aturan rinci, penyidik tetap dapat bergerak cepat tanpa mengabaikan kebutuhan administrasi peradilan.
Kepastian sangat diperlukan karena kesalahan prosedur dapat dipakai tersangka untuk menggugat penangkapan atau penahanan melalui praperadilan.
Perlindungan dari Kriminalisasi Tetap Harus Dijaga
Kritik terhadap prosedur izin tidak berarti hakim boleh ditangkap tanpa dasar. Penyidik tetap harus mematuhi syarat hukum, mempunyai bukti, serta menghormati hak orang yang diperiksa.
Penangkapan dalam penyidikan biasa membutuhkan dasar yang dapat diuji. Penahanan juga harus memenuhi syarat objektif dan subjektif.
Hakim yang merasa dikriminalisasi dapat menggunakan praperadilan, mengajukan keberatan, memperoleh bantuan hukum, dan melaporkan pelanggaran aparat.
Pengawasan internal kepolisian, kejaksaan, serta KPK juga harus berjalan. Penyalahgunaan kewenangan terhadap hakim perlu dijatuhi sanksi tegas.
Independensi peradilan dan pemberantasan korupsi tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang selalu bertentangan. Keduanya sama sama dibutuhkan untuk membangun pengadilan yang dapat dipercaya.
“Hakim harus bebas dari tekanan ketika memutus perkara, tetapi kebebasan itu tidak dapat mencakup kebebasan menerima imbalan dari pihak yang sedang berperkara.”
Pengawasan Internal MA Belum Cukup Berdiri Sendiri
Mahkamah Agung mempunyai Badan Pengawasan yang bertugas memeriksa pelanggaran etik dan disiplin hakim serta aparatur pengadilan.
Komisi Yudisial juga memiliki peran mengawasi perilaku hakim dan menjaga kehormatan profesi. Namun, pengawasan etik berbeda dari penyidikan pidana.
Badan pengawas dapat menjatuhkan atau merekomendasikan sanksi jabatan. Ketika ditemukan dugaan suap, perkara harus ditangani aparat yang mempunyai kewenangan penyidikan dan penuntutan.
Kerja sama antara MA, Komisi Yudisial, KPK, kepolisian, dan kejaksaan tetap diperlukan. Setiap lembaga mempunyai fungsi berbeda yang saling melengkapi.
Keterlibatan aparat luar juga mengurangi risiko konflik kepentingan ketika dugaan pelanggaran menyentuh pejabat di lingkungan peradilan sendiri.
Korupsi Peradilan Merugikan Pencari Keadilan
Suap hakim tidak hanya menyangkut uang yang berpindah tangan. Perbuatan tersebut dapat mengubah hak atas tanah, kebebasan seseorang, kepemilikan perusahaan, serta penggunaan anggaran negara.
Pihak yang benar dapat kalah karena lawannya mempunyai akses kepada perantara. Korban harus menanggung biaya tambahan untuk mengajukan banding, kasasi, atau laporan pidana.
Putusan yang telah dibeli juga dapat menjadi dasar tindakan lanjutan, termasuk penyitaan, pengosongan lahan, dan pelaksanaan hukuman.
Kerugian masyarakat semakin besar ketika pelaku korupsi berasal dari lembaga yang seharusnya menjadi tempat terakhir mencari keadilan.
Karena itu, operasi tangkap tangan terhadap suap peradilan sering memperoleh perhatian luas. Masyarakat ingin melihat bahwa hakim tidak berada di atas hukum.
Kejelasan Aturan Lebih Penting daripada Kecepatan Janji
Pendukung mekanisme izin dapat menjanjikan persetujuan diberikan dalam waktu singkat. Pengalaman perkara Depok menunjukkan hal itu memang mungkin dilakukan.
Namun, aturan tidak boleh hanya bergantung pada janji bahwa proses akan selalu cepat. Undang undang harus menjelaskan tenggat, pengecualian, akibat ketika permohonan tidak dijawab, dan langkah dalam keadaan mendesak.
Tanpa kejelasan, penyidik menghadapi pilihan sulit. Bertindak lebih dahulu dapat dianggap melanggar prosedur, sedangkan menunggu dapat membuat operasi gagal.
Mahkamah Konstitusi diharapkan memberi batas yang mudah diterapkan oleh seluruh penegak hukum. Tafsir yang terlalu rumit justru melahirkan sengketa baru.
Perlindungan hakim perlu ditempatkan pada wilayah tugas yudisial. Untuk tindakan pidana yang ditemukan secara langsung, kebutuhan menjaga barang bukti dan mencegah pelarian harus memperoleh ruang utama.
Putusan Akan Menjadi Pedoman bagi Banyak Lembaga
Perkara ini tidak hanya menyentuh KPK. Kepolisian, kejaksaan, penyidik khusus, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial akan mengikuti tafsir yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.
Putusan juga menentukan cara penyidik bertindak apabila tindak pidana melibatkan hakim di pengadilan umum, agama, tata usaha negara, militer, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi.
KPK menginginkan rumusan yang membedakan penindakan biasa dengan keadaan tertangkap tangan. Pembedaan tersebut dinilai dapat menjaga efektivitas hukum tanpa menghilangkan perlindungan terhadap independensi peradilan.
Perdebatan izin Ketua MA pada akhirnya menguji batas antara kehormatan jabatan dan persamaan di hadapan hukum. Hakim memerlukan perlindungan ketika menjalankan tugasnya, tetapi transaksi suap bukan bagian dari tugas mengadili.
Kejelasan dari Mahkamah Konstitusi dibutuhkan agar operasi penindakan tidak berhenti karena prosedur, sekaligus memastikan penyidik tidak menggunakan kewenangannya untuk menekan hakim yang sedang memeriksa perkara.
