Profil Pendidikan Sufmi Dasco Ahmad, dari Sarjana Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Berita13 Views

Nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional setelah muncul sebagai salah satu figur yang diusulkan untuk masuk bursa calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus Partai Gerindra tersebut memiliki perjalanan pendidikan yang menarik karena menempuh dua bidang keilmuan berbeda sebelum meraih gelar doktor ilmu hukum.

Dasco tidak langsung memulai pendidikan tinggi di bidang hukum. Ia terlebih dahulu menempuh studi teknik elektro di Universitas Pancasila. Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan sarjana hukum, magister, hingga doktoral. Rekam jejak akademiknya juga berlanjut dengan pengukuhan sebagai guru besar ilmu hukum di Universitas Pakuan pada Desember 2022.

Di tengah pembicaraan mengenai bursa calon wakil presiden, latar belakang pendidikan Dasco menjadi salah satu aspek yang kembali disorot. Namun, perlu dicatat bahwa namanya masih berada dalam tahap usulan dan pembicaraan politik, bukan sebagai calon wakil presiden resmi yang telah ditetapkan.

Riwayat Pendidikan Sufmi Dasco Ahmad dari SD hingga Doktor

Berdasarkan profil anggota DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967. Perjalanan pendidikannya berlangsung di beberapa kota sebelum memasuki perguruan tinggi.

Dasco memulai pendidikan dasar di SD Negeri 66 Palembang pada 1973 hingga 1979. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 43 Jakarta pada 1979 hingga 1982 dan SMA Negeri II Manado pada 1982 hingga 1985.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Dasco melanjutkan studi ke Universitas Pancasila dengan mengambil bidang teknik elektro. Ia tercatat menjalani pendidikan tersebut pada 1985 hingga 1993.

Perjalanan akademiknya kemudian berlanjut ke bidang hukum. Pada 2005, Dasco mulai menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Jakarta dan menyelesaikannya pada 2009. Ia kemudian mengambil program magister hukum di Universitas Islam Jakarta pada 2009 hingga 2012.

Pendidikan hukumnya mencapai jenjang doktoral di Universitas Islam Bandung. Dasco tercatat menjalani program doktor ilmu hukum pada 2012 hingga 2015.

Berikut rangkuman riwayat pendidikan yang tercantum dalam profil resmi DPR RI.

Jenjang pendidikanInstitusiPeriode
Sekolah dasarSD Negeri 66 Palembang1973–1979
SMPSMP Negeri 43 Jakarta1979–1982
SMASMA Negeri II Manado1982–1985
Sarjana Teknik ElektroUniversitas Pancasila1985–1993
Sarjana HukumUniversitas Jakarta2005–2009
Magister HukumUniversitas Islam Jakarta2009–2012
Doktor Ilmu HukumUniversitas Islam Bandung2012–2015

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa Dasco memiliki latar belakang pendidikan lintas bidang. Ia mengawali pendidikan tinggi melalui teknik elektro, kemudian memperdalam ilmu hukum hingga meraih gelar doktor.

Dari Teknik Elektro Beralih Menekuni Ilmu Hukum

Salah satu hal yang menarik dari perjalanan akademik Dasco adalah peralihan bidang studi yang ditempuhnya. Setelah menjalani pendidikan teknik elektro di Universitas Pancasila, ia kemudian melanjutkan studi hukum di Universitas Jakarta.

Perubahan bidang tersebut memperlihatkan perjalanan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada satu disiplin ilmu. Teknik elektro dan ilmu hukum memiliki ruang lingkup keilmuan berbeda. Teknik elektro berkaitan dengan sistem kelistrikan, elektronika, dan teknologi, sedangkan ilmu hukum mempelajari aturan, prinsip, serta penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Dasco kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga jenjang magister dan doktor. Latar belakang tersebut berkaitan dengan perjalanan kariernya di bidang hukum dan politik, termasuk pengalaman dalam organisasi advokat serta aktivitas yang berhubungan dengan sengketa pemilu.

Pendidikan formal tentu bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang dalam menjalankan jabatan publik. Pengalaman kerja, integritas, pemahaman terhadap persoalan masyarakat, serta tanggung jawab dalam mengambil keputusan juga menjadi bagian penting dari rekam jejak seorang pejabat negara.

Meski demikian, riwayat pendidikan Dasco memberikan gambaran mengenai perjalanan akademik yang ditempuh sebelum ia menduduki sejumlah posisi strategis di parlemen dan Partai Gerindra.

Sufmi Dasco Ahmad Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum

Selain menyandang gelar doktor, Dasco juga memperoleh gelar profesor setelah dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu hukum di Universitas Pakuan pada 1 Desember 2022.

Pengukuhan tersebut berlangsung di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Dalam kegiatan tersebut, Prabowo turut memberikan ucapan selamat atas pengukuhan Dasco sebagai profesor. Universitas Pakuan mencatat pengukuhan tersebut sebagai bagian dari perjalanan akademik Dasco di bidang hukum.

Guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi bagi dosen di perguruan tinggi. Pencapaiannya melalui proses penilaian akademik dan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuhan Dasco sebagai guru besar menjadi salah satu bagian yang menonjol dalam profil pendidikannya. Ia tidak hanya menyelesaikan pendidikan formal hingga jenjang doktoral, tetapi juga memperoleh pengakuan akademik melalui jabatan profesor.

Dalam konteks pembahasan bursa calon wakil presiden, informasi tersebut menjadi bagian dari latar belakang akademik yang dapat diketahui masyarakat. Namun, gelar akademik dan jabatan profesor tetap perlu dilihat sebagai salah satu aspek dari keseluruhan rekam jejak seorang tokoh publik.

Perjalanan Karier Sufmi Dasco Sebelum Masuk Parlemen

Sebelum aktif sebagai anggota DPR RI, Dasco memiliki pengalaman di dunia usaha dan bidang hukum. Profil anggota DPR mencatat bahwa ia pernah menduduki sejumlah posisi di perusahaan serta organisasi yang berkaitan dengan profesi hukum.

Salah satu pengalaman profesionalnya adalah sebagai direktur PT Randika Dwa Perkasa pada 1989 hingga 2007. Ia juga tercatat pernah menjadi direktur utama PT Pasopati Indorisk pada 2010 hingga 2014.

Di bidang hukum, Dasco pernah menjadi senior partner di Vendetta Law Firm pada 2005 hingga 2013. Selain itu, ia menjabat sebagai direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu pada 2011 hingga 2014.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya sebelum memasuki parlemen. Latar belakang hukum kemudian berkaitan dengan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas politik, termasuk urusan organisasi partai dan pembahasan persoalan hukum di DPR.

Perjalanan dari dunia usaha dan hukum menuju politik memperlihatkan beberapa bidang yang pernah dijalani Dasco. Ia kemudian membangun karier politik melalui Partai Gerindra dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI.

Kiprah Sufmi Dasco Ahmad di Partai Gerindra

Dasco merupakan salah satu politikus yang memiliki posisi penting dalam struktur Partai Gerindra. Ia terlibat dalam perjalanan partai tersebut sejak awal pembentukannya pada 2008.

Dalam organisasi partai, Dasco pernah menangani bidang organisasi dan keanggotaan. Ia juga tercatat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sejak 2009.

Pada 2020, Dasco dipercaya menduduki posisi Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Jabatan tersebut membuatnya memiliki peran dalam aktivitas organisasi dan koordinasi internal partai.

Kedekatannya dengan Prabowo Subianto juga menjadi bagian dari perjalanan politiknya. Dasco terlibat dalam berbagai kegiatan politik Gerindra, termasuk proses pemenangan dan persiapan pemerintahan setelah pemilihan umum.

Pengalaman di internal partai tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat namanya diperbincangkan ketika sejumlah pengurus daerah mulai mengusulkan figur untuk mengisi posisi wakil presiden.

Meski demikian, usulan dari pengurus partai di daerah tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai calon resmi. Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.

Jabatan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI

Karier Dasco di parlemen dimulai setelah terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III pada Pemilu 2014. Ia kemudian kembali terpilih pada pemilihan umum berikutnya sehingga memiliki pengalaman sebagai anggota DPR selama beberapa periode.

Pada periode 2014–2019, Dasco pernah bertugas di Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Setelah Pemilu 2019, Dasco dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024. Jabatan tersebut kembali diembannya setelah terpilih untuk periode 2024–2029.

Sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco memiliki tanggung jawab dalam membantu pimpinan lembaga menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bidang koordinasi yang menjadi tanggung jawabnya pada periode 2024–2029 berkaitan dengan politik dan keamanan.

Posisi tersebut membuat Dasco sering terlibat dalam komunikasi politik antara DPR, pemerintah, dan berbagai kelompok masyarakat. Pengalamannya di parlemen juga menjadi bagian dari rekam jejak yang diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden.

Mengapa Nama Dasco Masuk Bursa Calon Wakil Presiden?

Nama Sufmi Dasco Ahmad mulai ramai diperbincangkan setelah sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra menyampaikan usulan agar dirinya dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Usulan tersebut muncul di tengah dinamika politik mengenai pengisian jabatan wakil presiden. Dasco bukan satu-satunya nama yang disebut dalam pembicaraan tersebut. Sejumlah kader Gerindra lainnya, termasuk Ahmad Muzani dan Sugiono, juga masuk dalam pemberitaan mengenai bursa kandidat.

Dukungan dari pengurus daerah merupakan bagian dari dinamika internal partai. Namun, usulan tersebut harus dibedakan dari keputusan resmi mengenai pencalonan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Dengan demikian, proses pengisian jabatan tidak berlangsung melalui penetapan langsung oleh pengurus partai atau dukungan publik semata.

Mekanisme tersebut menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih salah satunya melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.

Karena itu, penyebutan Dasco dalam bursa kandidat belum dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa ia akan menduduki jabatan wakil presiden. Perkembangan selanjutnya bergantung pada proses politik dan tahapan konstitusional yang berlaku.

Profil Pendidikan Menjadi Bagian dari Rekam Jejak Publik

Riwayat pendidikan Sufmi Dasco Ahmad memperlihatkan perjalanan akademik yang cukup panjang dan melibatkan dua bidang keilmuan berbeda. Ia memulai pendidikan tinggi di bidang teknik elektro, kemudian melanjutkan studi hukum hingga meraih gelar doktor.

Pengukuhan sebagai guru besar ilmu hukum di Universitas Pakuan pada Desember 2022 menjadi salah satu pencapaian akademik dalam perjalanan hidupnya. Di luar pendidikan formal, Dasco juga memiliki pengalaman profesional di bidang usaha dan hukum sebelum aktif di parlemen.

Kini, posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra membuat namanya menjadi salah satu figur yang diperbincangkan dalam dinamika politik nasional.

Meski masuk dalam bursa usulan calon wakil presiden, status tersebut masih perlu dibedakan dari pencalonan resmi. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan proses pengisian jabatan tersebut melalui keputusan Presiden, pengumuman lembaga negara, dan tahapan sidang MPR.

Dengan memahami riwayat pendidikan serta perjalanan kariernya, publik memiliki gambaran lebih lengkap mengenai latar belakang Sufmi Dasco Ahmad. Informasi tersebut dapat menjadi bahan untuk memahami profil tokoh yang sedang mendapat perhatian dalam pembahasan kepemimpinan nasional.

Rekam Jejak Sufmi Dasco Ahmad Selama Tiga Periode di DPR

Setelah menempuh perjalanan dari dunia usaha dan hukum menuju politik, Sufmi Dasco Ahmad membangun karier legislatif melalui Partai Gerindra. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014 dari daerah pemilihan Banten III. Sejak saat itu, Dasco terus mempertahankan kursinya di parlemen hingga periode 2024–2029.

Pengalaman selama tiga periode memberikan kesempatan baginya untuk terlibat dalam berbagai proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Perannya tidak hanya berkaitan dengan pembahasan undang-undang, tetapi juga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan komunikasi politik antarlembaga negara.

Pada periode pertama, Dasco bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Penugasan tersebut memiliki keterkaitan dengan latar belakang pendidikan hukum yang ditempuhnya setelah menyelesaikan pendidikan teknik elektro.

Selain menjadi anggota komisi, Dasco pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Lembaga tersebut memiliki tugas menjaga kehormatan dan menegakkan kode etik anggota DPR.

Pengalaman di MKD memberinya keterlibatan dalam mekanisme etik internal parlemen. Sementara itu, penugasan di Komisi III mempertemukannya dengan berbagai persoalan terkait sistem hukum, penegakan hukum, dan kelembagaan negara.

Peran Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI

Karier Dasco di parlemen semakin berkembang setelah dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024. Ia kembali menduduki jabatan tersebut untuk periode 2024–2029.

Dalam struktur pimpinan DPR, Wakil Ketua memiliki tanggung jawab membantu Ketua DPR menjalankan fungsi kelembagaan. Tugas tersebut mencakup koordinasi persidangan, pengawasan pelaksanaan fungsi DPR, serta penanganan berbagai agenda yang menjadi kewenangan lembaga legislatif.

Pada periode 2024–2029, Dasco tercatat sebagai Wakil Ketua DPR yang mengoordinasikan bidang politik dan keamanan. Ruang lingkup tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan strategis, termasuk hubungan antarlembaga negara, kebijakan politik, dan isu keamanan nasional.

Posisi pimpinan DPR membuat Dasco terlibat dalam komunikasi dengan berbagai pihak. Ia berhadapan dengan anggota parlemen dari fraksi berbeda, pemerintah, organisasi masyarakat, serta kelompok yang menyampaikan aspirasi publik.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam profil politiknya. Namun, jabatan pimpinan DPR tetap memiliki batas kewenangan yang berbeda dari jabatan eksekutif. Wakil Ketua DPR menjalankan fungsi legislatif dan kelembagaan, bukan secara langsung memimpin kementerian atau menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Pengalaman di Bidang Hukum dan Organisasi Advokat

Sebelum menjadi politikus, Dasco juga memiliki pengalaman profesional di bidang hukum. Profil resminya mencatat keterlibatan dalam Vendetta Law Firm sebagai senior partner pada 2005 hingga 2013.

Ia juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu pada 2011 hingga 2014. Pengalaman tersebut memperlihatkan keterlibatannya dalam lingkungan yang berkaitan dengan persoalan hukum dan penyelenggaraan pemilu.

Bidang sengketa pemilu memiliki ruang lingkup yang berhubungan dengan proses demokrasi, mulai dari perselisihan hasil pemilihan hingga persoalan hukum yang muncul dalam tahapan pemilu. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakang profesional Dasco sebelum dan selama membangun karier politik.

Keterlibatan dalam organisasi advokat juga menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan pendidikan hukumnya. Meski demikian, pengalaman profesional di bidang hukum perlu dibedakan dari kewenangan sebagai pejabat negara. Ketika menjalankan tugas di DPR, Dasco bekerja berdasarkan fungsi dan aturan kelembagaan parlemen.

Posisi Strategis Dasco di Partai Gerindra

Selain memiliki jabatan di DPR, Dasco merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam perjalanan Partai Gerindra sejak awal pembentukannya pada 2008. Ia pernah mengemban sejumlah posisi di tingkat pusat, termasuk bidang organisasi dan keanggotaan.

Perjalanan organisasinya berlanjut hingga menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Jabatan tersebut menempatkannya dalam struktur pengelolaan kegiatan dan koordinasi internal partai.

Sebagai partai yang dipimpin Prabowo Subianto, Gerindra memiliki struktur organisasi yang melibatkan pengurus pusat dan daerah. Hubungan antara kedua tingkatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan agenda politik dan konsolidasi organisasi.

Dasco termasuk figur yang sering berkomunikasi dengan pengurus partai di berbagai daerah. Dalam dinamika internal Gerindra, posisi Ketua Harian membuatnya memiliki peran organisatoris yang berbeda dari jabatan Ketua Umum.

Pengalaman tersebut menjadi konteks penting ketika namanya mulai diusulkan untuk masuk bursa calon wakil presiden. Dukungan dari pengurus daerah menunjukkan adanya aspirasi internal partai, tetapi tidak otomatis menjadi keputusan pencalonan.

Dukungan DPD dan DPC Gerindra untuk Dasco

Pada November 2026, nama Dasco semakin sering disebut dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Sejumlah pengurus daerah Gerindra menyampaikan dukungan agar Wakil Ketua DPR tersebut dipertimbangkan untuk mengisi jabatan yang kosong.

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan bahwa dukungan kepada Dasco datang dari banyak DPD dan DPC. Menurut keterangan yang diberitakan pada 16 November 2026, sejumlah pengurus daerah menyampaikan usulan tersebut atas inisiatif sendiri.

Dukungan juga datang dari sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa nama Dasco memperoleh perhatian dalam konsolidasi politik internal Gerindra.

Pada 18 November 2026, pemberitaan mengenai dukungan tersebut masih berkembang. Sejumlah tokoh dan organisasi turut menyampaikan pandangan mengenai pengalaman serta posisi Dasco di parlemen.

Meski demikian, jumlah dukungan dari pengurus daerah tidak secara otomatis menentukan siapa yang akan menjadi wakil presiden. Dalam mekanisme pengisian jabatan yang sedang dibahas, kewenangan mengusulkan dua nama berada pada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, dukungan DPD dan DPC perlu dipahami sebagai aspirasi politik internal, bukan penetapan resmi calon. Keputusan akhir tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan proses pemilihan di MPR.

Dasco Menghormati Hak Prerogatif Presiden

Menanggapi namanya yang masuk dalam bursa, Dasco menyampaikan bahwa proses pengusulan calon wakil presiden perlu menghormati kewenangan Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul dukungan dari sejumlah pengurus daerah dan kelompok masyarakat.

Dalam keterangannya pada 17 November 2026, Dasco menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR sesuai aturan yang berlaku.

Ia juga menyebut Ahmad Muzani dan Sugiono sebagai kader Gerindra yang namanya turut mencuat dalam pembicaraan tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa terdapat beberapa figur internal partai yang disebut dalam dinamika pengisian jabatan wakil presiden.

Sikap Dasco tersebut penting dicatat karena dirinya juga menjadi salah satu pihak yang namanya diperbincangkan. Ia tidak menyatakan bahwa pencalonannya telah diputuskan, melainkan menekankan pentingnya menghormati kewenangan Presiden.

Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas perbedaan antara dukungan politik dan proses formal. Walaupun sejumlah pengurus daerah menyampaikan aspirasi, Presiden tetap memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama yang akan diserahkan kepada MPR.

Ahmad Muzani dan Sugiono Juga Masuk Pembicaraan Bursa Wapres

Selain Dasco, dua nama lain dari lingkungan Gerindra yang banyak dibicarakan adalah Ahmad Muzani dan Sugiono. Keduanya memiliki pengalaman serta posisi strategis dalam partai dan pemerintahan.

Ahmad Muzani merupakan Ketua MPR RI periode 2024–2029 sekaligus tokoh senior Gerindra. Pengalamannya di parlemen dan struktur partai membuat namanya turut diperhitungkan dalam pembicaraan politik mengenai pengisian jabatan wakil presiden.

Sementara itu, Sugiono merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada November 2026. Ia juga memiliki pengalaman di lingkungan pemerintahan setelah sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri.

Ketiga figur tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Dasco dikenal melalui perannya di DPR dan organisasi partai, Muzani melalui pengalaman legislatif serta kepemimpinan MPR, sedangkan Sugiono memiliki pengalaman di pemerintahan dan diplomasi.

Penyebutan beberapa nama tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya berpusat pada satu tokoh. Namun, belum ada dasar untuk menyebut salah satu dari mereka sebagai calon resmi sebelum Presiden menyampaikan dua nama kepada MPR.

Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Pengganti?

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki aturan konstitusional. Ketentuan utamanya tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Aturan tersebut diperinci melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 beserta perubahannya.

Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum wakil presiden baru ditetapkan.

Pertama, Presiden mengajukan dua calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.

Kedua, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Kedua kandidat juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum pemungutan suara.

Ketiga, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Apabila kedua kandidat memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali.

Jika hasil pemungutan suara ulang tetap imbang, Presiden memiliki kewenangan memilih salah satu dari dua kandidat tersebut. Setelah itu, MPR melaksanakan pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak sama dengan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Masyarakat tidak memilih secara langsung dalam proses penggantian tersebut karena kewenangan pemilihan berada pada MPR berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden.

Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti dan Batas Pengajuan Nama

Dalam perkembangan hingga 18 November 2026, MPR telah menetapkan jadwal baru untuk prosesi pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pengganti pada 9 Desember 2026.

Jadwal tersebut menjadi acuan bagi tahapan berikutnya, termasuk penyampaian dua nama calon oleh Presiden dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.

Berdasarkan ketentuan pengajuan calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, dua nama yang diusulkan Presiden harus diterima pimpinan MPR paling lambat 25 November 2026 apabila sidang dilaksanakan pada 9 Desember.

Batas waktu tersebut menjadi salah satu tahapan yang perlu diperhatikan dalam perkembangan politik nasional. Setelah nama diserahkan, MPR akan melanjutkan proses pemeriksaan administrasi dan persiapan sidang pemilihan.

Hingga 18 November 2026, nama Dasco masih berada dalam kategori figur yang mendapat dukungan dan masuk pembicaraan bursa. Belum ada penetapan resmi yang menyatakan dirinya menjadi salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Pendidikan dan Pengalaman Politik Dasco dalam Sorotan Publik

Riwayat pendidikan Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian karena ia menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik elektro sebelum melanjutkan studi hukum hingga doktoral. Ia juga telah dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum di Universitas Pakuan.

Di luar pencapaian akademik, Dasco memiliki pengalaman di dunia usaha, praktik hukum, organisasi partai, dan parlemen. Kombinasi perjalanan tersebut menjadi bagian dari profil publiknya ketika namanya masuk dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden.

Namun, latar belakang pendidikan dan pengalaman jabatan tidak dengan sendirinya menentukan proses pencalonan. Pengisian jabatan wakil presiden tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme konstitusional.

Publik dapat menilai rekam jejak seorang tokoh melalui informasi yang tersedia, termasuk pengalaman kerja, tanggung jawab kelembagaan, serta pernyataan dan tindakan yang terdokumentasi. Penilaian tersebut perlu dibedakan dari keputusan formal yang hanya dapat diketahui setelah tahapan pengusulan dan pemilihan berlangsung.

Menunggu Keputusan Presiden dan Proses di MPR

Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu nama yang memperoleh perhatian dalam dinamika pencarian wakil presiden pengganti. Dukungan dari pengurus daerah Gerindra, posisi sebagai Wakil Ketua DPR RI, serta jabatannya di struktur partai membuat profilnya kembali menjadi sorotan.

Meski demikian, perkembangan tersebut belum menjadikan Dasco sebagai calon resmi. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama kepada MPR, sedangkan keputusan akhir ditentukan melalui mekanisme pemilihan di sidang paripurna.

Dengan jadwal pemilihan yang ditetapkan pada 9 Desember 2026, perkembangan berikutnya akan bergantung pada pengajuan nama dan proses verifikasi persyaratan. Batas pengajuan dua kandidat menjadi salah satu tahapan penting yang perlu diperhatikan sebelum sidang berlangsung.

Bagi masyarakat, memahami profil pendidikan dan perjalanan karier Dasco dapat memberikan gambaran mengenai latar belakang tokoh yang sedang diperbincangkan. Namun, kepastian mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden baru hanya dapat diketahui setelah proses konstitusional menghasilkan keputusan resmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *